Reformasi pajak digital global yang diprakarsai oleh OECD melalui kerangka BEPS 2.0 menjanjikan sistem perpajakan yang lebih adil di era digital. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh negara berkembang dalam menerjemahkan kebijakan global menjadi kebijakan nasional yang efektif. Keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan kapasitas fiskal menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini.

Negara berkembang pada dasarnya menyambut baik inisiatif ini karena dapat meningkatkan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital yang selama ini banyak dikuasai perusahaan multinasional. Namun, keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada niat politik, tetapi juga pada kemampuan teknis dan struktur administrasi pajak yang mumpuni.

Kesenjangan Kapasitas Administratif dan Teknologi

Salah satu tantangan utama negara berkembang adalah keterbatasan kapasitas administrasi pajak digital. Banyak otoritas pajak masih bergantung pada sistem manual dan belum memiliki infrastruktur data lintas batas yang memadai untuk mengawasi aktivitas digital global.

Dalam konteks Pilar 1, misalnya, redistribusi hak pajak memerlukan data akurat tentang aktivitas pengguna, lokasi pendapatan, serta laba yang dilaporkan perusahaan multinasional. Tanpa dukungan teknologi analitik yang kuat, otoritas pajak lokal sulit memverifikasi dan menegakkan hak pajak mereka secara efektif.

Sementara itu, untuk Pilar 2, penerapan pajak minimum global menuntut sistem informasi keuangan yang mampu melacak tarif efektif pajak dari setiap entitas dalam grup perusahaan lintas yurisdiksi. Bagi banyak negara berkembang, tantangan ini melampaui kapasitas teknis dan memerlukan investasi jangka panjang dalam digitalisasi administrasi pajak.

Ketimpangan dalam Perumusan Kebijakan Global

Negara berkembang sering kali menghadapi posisi tawar yang lemah dalam negosiasi kebijakan pajak global. Meskipun OECD berupaya melibatkan lebih dari 140 negara melalui kerangka inklusif, sebagian besar keputusan strategis masih didominasi oleh negara-negara maju dengan kepentingan fiskal besar.

Akibatnya, beberapa aspek dari Pilar 1 dan Pilar 2 dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan negara berkembang. Contohnya, ambang batas pendapatan perusahaan yang dikenakan aturan (di atas €20 miliar) berarti hanya sedikit perusahaan yang benar-benar masuk dalam cakupan kebijakan, sehingga dampak bagi penerimaan pajak negara berkembang relatif kecil.

Selain itu, ketentuan penyelesaian sengketa pajak lintas negara yang kompleks juga menjadi hambatan tersendiri bagi administrasi pajak yang belum berpengalaman dalam arbitrase internasional.

Risiko Hilangnya Kedaulatan Fiskal

Reformasi pajak digital global membawa risiko berkurangnya kedaulatan fiskal nasional, terutama bila negara berkembang terlalu bergantung pada mekanisme internasional yang dikendalikan oleh lembaga global. Kebijakan seperti pajak minimum global dapat membatasi fleksibilitas fiskal negara untuk menarik investasi melalui insentif pajak.

Banyak negara berkembang menggunakan tarif pajak rendah atau insentif fiskal sebagai strategi menarik modal asing. Dengan adanya aturan pajak minimum 15%, keunggulan kompetitif ini berpotensi hilang. Hal ini dapat memaksa pemerintah untuk meninjau ulang strategi investasi jangka panjang dan mencari keseimbangan antara daya tarik investasi dan keberlanjutan fiskal.

Strategi Adaptasi untuk Negara Berkembang

Meskipun menghadapi tantangan besar, negara berkembang masih memiliki peluang untuk memperkuat posisinya melalui langkah-langkah strategis berikut:

1. Digitalisasi Administrasi Pajak
   Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan analitik data menjadi kebutuhan mendesak. Sistem perpajakan berbasis digital dapat meningkatkan transparansi, memperluas basis pajak, dan mempermudah pengawasan terhadap aktivitas lintas batas.

2. Kolaborasi Regional dan Multilateral
   Kerja sama antarnegara berkembang dapat meningkatkan posisi tawar dalam forum global. Misalnya, blok regional seperti ASEAN atau Uni Afrika dapat mengembangkan kerangka pajak digital kolektif yang merefleksikan kepentingan ekonomi mereka.

3. Revisi Perjanjian Pajak Bilateral
   Banyak perjanjian pajak lama belum mencerminkan realitas ekonomi digital modern. Negara berkembang perlu memperbarui klausul “nexus” dan “profit attribution” agar dapat memajaki perusahaan digital yang beroperasi tanpa kehadiran fisik.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Pajak Internasional
   Penguatan kompetensi teknis dan hukum bagi pegawai pajak sangat penting agar mampu memahami struktur perusahaan multinasional dan menegakkan aturan secara efektif di tingkat nasional maupun internasional.

Momentum Reformasi Fiskal Global

Transisi menuju sistem pajak digital global membuka peluang baru bagi negara berkembang untuk memperkuat kedaulatan fiskal dan meningkatkan keadilan ekonomi internasional. Namun, tanpa kesiapan institusional yang memadai, mereka berisiko tertinggal dalam sistem yang semakin kompleks dan terpusat.

Dengan membangun strategi adaptasi yang kuat dan berorientasi jangka panjang, negara berkembang dapat memastikan bahwa reformasi pajak global tidak hanya menguntungkan negara kaya, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan inklusif dan kemandirian ekonomi di masa depan.